Beranda : Kategori : Hukum : DETAIL BUKU

 

 
 
CARI  

 
 

 

©2000 PT Citra Aditya Bakti
Hak Cipta dilindungi
Undang-undang.
Desain dan perawatan situs
oleh Melsa-i-net

 
Hukum Perdata Indonesia
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.


 

No. ISBN 978-979-491-052-8
Halaman 422 hlm.
Tahun V/2014
Harga Rp 57.500,-
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena itu manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata meng- atur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan ke- wajiban.
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dijadikan atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasang-pasang- an antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali per- kawinan yang kemudian melahirkan anak. Dengan demikian, timbullah yang disebut keluarga. Hukum perdata mengatur tentang kehidupan keluarga.
Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka peroleh sehingga kelangsungan hidup keluarga dapat terjamin. Hukum perdata mengatur tentang harta kekayaan.
Manusia hidup tidak abadi. Pada suatu saat ia akan mati. Jika demikian, bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana pula dengan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup. Siapakah yang berhak meng- urus dan memiliki harta kekayaan itu. Harta kekayaan orang yang mati menjadi hak keluarganya yang masih hidup, yang disebut pewarisan. Hukum perdata mengatur tentang pewarisan.
* * * * * *
Beli Buku ini sebanyak :

Daftar Isi :
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR CETAKAN REVISI v
KATA PENGANTAR CETAKAN KELIMAvii
DAFTAR ISI ix
BAB I TENTANG HUKUM PERDATA 1
A. KONSEP DAN LINGKUP HUKUM PERDATA 1
1. Konsep Hukum 1
2. Konsep Hukum Perdata 2
3. Lingkup Materi Hukum Perdata 4
B. SEJARAH HUKUM PERDATA 6
1. Hukum Perdata Belanda 6
2. Hukum Perdata Indonesia 7
3. Himpunan Hukum Perdata Tidak Tertulis 8
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 8
C. HUKUM PERDATA NASIONAL 10
1. Hukum Perdata Indonesia 10
2. Sistem Nilai Budaya Pancasila 11
3. Produk Hukum Pembentuk Undang-Undang Republik Indonesia 11
4. Berlaku bagi Semua Warga Negara Indonesia 12
5. Berlaku di Seluruh Wilayah Negara Indonesia 12
D. SUMBER HUKUM PERDATA 13
1. Sumber Hukum Perdata Formal dan Materiel 13
2. Undang-Undang dan Kodifikasi 13
3. Sistematika Kodifikasi 15
E. BERLAKUNYA HUKUM PERDATA 17
1. Ketentuan Undang-Undang 17
2. Perjanjian antara Pihak-Pihak 20
3. Keputusan Pengadilan 21
4. Akibat Berlaku Hukum Perdata 22
BAB II ORANG DAN SUBJEK HUKUM 23
A. ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM 23
1. Subjek Hukum 23
2. Pengakuan sebagai Subjek Hukum 23
B. BADAN HUKUM 24
1. Klasifikasi Badan Hukum 24
2. Pendirian Badan Hukum 27
C. TEMPAT TINGGAL 31
1. Konsep Tempat Tinggal 31
2. Hak dan Kewajiban Hukum 33
3. Status Hukum 33
4. Jenis Tempat Tinggal 34
5. Arti Penting Tempat Tinggal 36
D. KEWENANGAN BERHAK DAN BERBUAT 36
1. Kewenangan Berhak 36
2. Kewenangan Berbuat 37
E. KEDEWASAAN DAN PENDEWASAAN 39
1. Menurut Konsep Hukum Perdata Barat 39
2. Menurut Konsep Hukum Adat 42
3. Menurut Konsep Undang-Undang Republik Indonesia 43
F. PENCATATAN PERISTIWA HUKUM 44
1. Peristiwa Hukum yang Dicatat 44
2. Tujuan Pencatatan Peristiwa Hukum 45
3. Fungsi Pencatatan Peristiwa Hukum 45
4. Lembaga Catatan Sipil 46
5. Syarat dan Prosedur Pencatatan 47
6. Pengaturan Catatan Sipil Indonesia 47
G. KEADAAN TIDAK HADIR 50
1. Konsep Keadaan Tidak Hadir 50
2. Pengaruh Keadaan Tidak Hadir 51
3. Tahap-Tahap Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir 52
4. Beberapa Pertimbangan 54
BAB III KELUARGA DAN PERKAWINAN 57
A. PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA 57
1. Hukum Keluarga Prakolonial Belanda 57
2. Hukum Keluarga Zaman Kolonial Belanda 58
3. Hukum Keluarga Awal Kemerdekaan Indonesia 60
4. Hukum Keluarga di Indonesia Sesudah Tahun 1950 63
5. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Baru 64
B. PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF 67
1. Undang-Undang Perkawinan Islam 67
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 68
C. KELUARGA DAN HUBUNGAN DARAH 69
1. Konsep Keluarga 69
2. Hubungan Darah dalam Keluarga 70
3. Arti Penting Hubungan Darah 71
4. Hubungan Darah dan Garis Keturunan 72
5. Undang-Undang Perkawinan Parental (Bilateral) 74
D. ASAS, KONSEP, TUJUAN PERKAWINAN 76
1. Asas-Asas Perkawinan 76
2. Konsep Perkawinan 84
3. Tujuan Perkawinan 85
E. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 86
1. Syarat Materiel dan Formal 86
2. Syarat Perkawinan Monogami 87
3. Syarat Perkawinan Poligami 91
F. TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN 93
1. Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan 93
2. Tata Cara Perkawinan 94
3. Pelanggaran Pelangsungan Perkawinan 96
4. Perjanjian Perkawinan 97
G. AKIBAT HUKUM IKATAN PERKAWINAN 99
1. Perkawinan Sah dan Tidak Sah 99
2. Akibat Hukum Perkawinan Sah 101
3. Harta Kekayaan dalam Perkawinan 109
4. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Sah 110
H. PERKAWINAN CAMPURAN 112
1. Konsep Perkawinan Campuran 112
2. Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran 114
3. Pencatatan Perkawinan Campuran 115
4. Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran 115
I. PERKAWINAN PUTUS DAN AKIBATNYA 117
1. Alasan Putusnya Perkawinan 117
2. Perceraian Suami dan Istri 118
3. Tata Cara Perceraian 119
4. Akibat Perkawinan Putus karena Perceraian 123
BAB IV BENDA DAN HAK KEBENDAAN 127
A. BENDA DAN HUKUM BENDA 127
1. Konsep Benda 127
2. Pengaturan Hukum Benda 128
3. Klasifikasi Jenis Benda 129
4. Undang-Undang Pokok Agraria dan Buku II KUHPdt 133
B. HAK KEBENDAAN 135
1. Hak Perdata 135
2. Hak atas Benda 136
3. Klasifikasi Hak atas Benda 137
4. Asas-Asas Hak Kebendaan 139
5. Cara Memperoleh Hak Kebendaan 142
6. Hak Kebendaan Hapus 143
C. HAK MILIK 145
1. Konsep Hak Milik 145
2. Pembatasan Penggunaan Hak Milik 146
3. Ciri-Ciri Hak Milik 153
4. Hak Milik Bersama 154
5. Penyerahan Benda (Levering) 156
D. PENGUASAAN BENDA (BEZIT) 160
1. Konsep Penguasaan Benda 160
2. Fungsi Penguasaan Benda 162
3. Pembedaan Penguasaan Benda 164
4. Cara Memperoleh Penguasaan Benda 166
5. Teori Penguasaan Benda Bergerak 169
E. HAK ATAS BENDA JAMINAN 171
1. Jaminan Utang 171
2. Hak Gadai (Pand) 171
3. Hak Retensi 175
4. Hak Hipotek 177
5. Hak Didahulukan (Privilege) 182
F. HAK PUNGUT HASIL 185
1. Konsep Hak Pungut Hasil 185
2. Sifat Hak Pungut Hasil 186
3. Cara Memperoleh Hak Pungut Hasil 187
4. Kewajiban Pemungut Hasil 188
5. Hak Pungut Hasil Berakhir (Hapus) 188
G. BENDA DAN TETANGGA 189
1. Perlunya Hukum Tetangga 189
2. Solusi Hukum Tetangga 191
BAB V PEWARISAN, PEWARIS, AHLI WARIS 193
A. PENGATURAN PEWARISAN 193
1. Konsep Pewarisan 193
2. Pewarisan Termasuk Hukum Benda 195
3. Sistem Pewarisan 196
B. PEWARIS (PENINGGAL WARISAN) 201
1. Konsep Pewaris 201
2. Surat Wasiat (Testament) 202
3. Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat 208
C. AHLI WARIS 211
1. Konsep Ahli Waris 211
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris 212
3. Penggolongan Ahli Waris 213
4. Ahli Waris yang Tidak Berhak Mewaris 217
5. Ahli Waris Pengganti 219
D. HARTA WARISAN 221
1. Konsep Harta Warisan 221
2. Bagian Mutlak (Legitieme Portie) 223
3. Pembagian Harta Warisan 226
4. Kewajiban Pelaksana Wasiat 227
BAB VI PERIKATAN DAN JENIS PERIKATAN 229
A. KETENTUAN UMUM PERIKATAN 229
1. Konsep Perikatan 229
2. Pengaturan Perikatan 231
3. Unsur-Unsur Perikatan 232
4. Ketentuan Umum dan Khusus 237
B. PRESTASI DAN WANPRESTASI 239
1. Konsep Prestasi 239
2. Sifat Prestasi 240
3. Wanprestasi 241
4. Keadaan Memaksa 243
5. Ganti Kerugian 247
C. JENIS-JENIS PERIKATAN 248
1. Perikatan Bersyarat 248
2. Perikatan Manasuka (Boleh Pilih) 250
3. Perikatan Fakultatif 252
4. Perikatan Tanggung-Menanggung 253
5. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi 255
6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman 256
7. Perikatan Wajar 257
D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM 259
1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum 259
2. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pribadi 265
3. Implementasi Pasal 1365 KUHPdt 266
4. Perbuatan Meawan Hukum oleh Badan Hukum 272
E. PERWAKILAN SUKARELA 275
1. Konsep Perwakilan Sukarela 275
2. Unsur-Unsur Perwakilan Sukarela 276
3. Kewajiban dan Hak Wakil Sukarela 277
4. Kewajiban dan Hak Pihak Berkepentingan 278
F. PEMBAYARAN TANPA UTANG 280
1. Konsep Pembayaran Tanpa Utang 280
2. Tuntutan Pengembalian Pembayaran 281
3. Penerima Pembayaran Beriktikad Buruk 281
4. Penerima Pembayaran Beriktikad Baik 282
G. HAPUSNYA PERIKATAN 282
1. Pembayaran 282
2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan 283
3. Pembaruan Utang (Novasi) 283
4. Perjumpaan Utang (Kompensasi) 283
5. Percampuran Utang 284
6. Pembebasan Utang 285
7. Musnahnya Benda yang Terutang 285
8. Karena Pembatalan 285
9. Berlaku Syarat Batal 286
10. Lampau Waktu (Daluwarsa) 287
BAB VII PERJANJIAN KEBENDAAN 289
A. KONSEP PERJANJIAN 289
1. Perjanjian dalam Arti Luas 289
2. Perjanjian dalam Arti Sempit 290
3. Perjanjian Menurut Hukum Inggris 294
4. Asas-Asas Perjanjian 295
5. Klasifikasi Perjanjian 296
B. UNSUR DAN SYARAT PERJANJIAN SAH 299
1. Persetujuan Kehendak 299
2. Kewenangan (Kecakapan) 301
3. Objek (Prestasi) Tertentu 302
4. Tujuan Perjanjian 303
5. Akibat Hukum Perjanjian Sah 305
C. PELAKSANAAN PERJANJIAN 307
1. Kewajiban Pokok, Pelengkap, Diam-Diam 308
2. Pembayaran 309
3. Penyerahan Benda 310
4. Pelayanan Jasa 311
5. Klausula Eksonerasi 312
6. Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian 313
BAB VIII PERJANJIAN JUAL BELI 317
A. KONSEP JUAL BELI 317
1. Subjek Jual Beli 317
2. Perbuatan Jual Beli 318
3. Objek Jual Beli 318
4. Hubungan Kewajiban dan Hak 318
B. SAAT TERJADI JUAL BELI 319
1. Asas Konsensual 319
2. Persetujuan Kehendak 320
C. KEWAJIBAN PENJUAL 321
1. Tujuan Mengikatkan Diri 321
2. Penyerahan Benda 321
3. Jaminan dari Gangguan 326
4. Jaminan dari Cacat Tersembunyi 328
D. KEWAJIBAN PEMBELI 332
1. Pembayaran Harga 332
2. Harga Harus dalam Mata Uang 332
E. RISIKO DALAM JUAL BELI 333
1. Risiko dan Keadaan Memaksa 333
2. Pengaturan Risiko 334
3. Pengaturan Risiko Tidak Adil 334
4. Upaya Mahkamah Agung 335
F. HAK MEMBELI KEMBALI 336
1. Jangka Waktu 336
2. Tujuan Membeli Kembali 337
3. Pembeli Menggantikan Penjual 337
G. JUAL BELI PIUTANG 338
1. Kreditor Menjamin Hak Tagih 338
2. Pembuktian dengan Akta Autentik 338
3. Penjual Tidak Menjamin Kemampuan Debitor 339
H. HAK REKLAME 340
1. Konsep Hak Reklame 340
2. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak 341
3. Eksonerasi dan Wanprestasi 342
BAB IX PERJANJIAN SEWA-MENYEWA 345
A. KONSEP SEWA-MENYEWA 345
1. Subjek Sewa-Menyewa 345
2. Perbuatan Sewa-Menyewa 346
3. Objek Sewa-Menyewa 346
4. Jangka Waktu Sewa-Menyewa 347
5. Hubungan Kewajiban dan Hak 349
6. Sewa-Menyewa Tertulis dan Tidak Tertulis 349
B. SAAT TERJADI SEWA-MENYEWA 351
1. Asas Konsensual 351
2. Persetujuan Kehendak 351
3. Berlakunya Buku III Bab VII KUHPdt 352
C. KEWAJIBAN PIHAK YANG MENYEWAKAN 353
1. Penyerahan Benda Sewaan 354
2. Pemeliharaan Benda Sewaan 354
3. Penjaminan Benda Sewaan 355
4. Klausula Eksonerasi 356
D. KEWAJIBAN PIHAK PENYEWA 358
1. Pemakaian Benda Sewaan dengan Baik 358
2. Pembayaran Uang Sewa 360
3. Pengembalian Benda Sewaan 361
4. Larangan Mengulangsewakan 362
E. RISIKO DALAM SEWA-MENYEWA 364
1. Keadaan Memaksa dan Risiko 364
2. Risiko Ditanggung oleh Pemilik Benda 364
F. BERAKHIRNYA SEWA-MENYEWA 365
1. Jangka Waktu Sewa Berakhir 366
2. Benda Sewaan Musnah 366
3. Pembatalan Sewa-Menyewa 367
4. Penjualan Tidak Memutuskan Sewa-Menyewa 368
BAB X PERJANJIAN SEWA BELI 371
A. ALASAN TIMBUL SEWA BELI 371
1. Solusi bagi Calon Pembeli 372
2. Perkembangan Sewa Beli 372
3. Usaha Sewa Beli 373
B. KONSEP SEWA BELI 375
1. Istilah yang Dipakai 375
2. Konsep Sewa Beli 376
C. SAAT TERJADI SEWA BELI 380
1. Asas Konsensual 380
2. Persetujuan Kehendak 380
D. KEWAJIBAN PIHAK YANG MENYEWABELIKAN 381
1. Penyerahan Benda 381
2. Pemeliharaan Benda 382
3. Penjaminan Benda 384
4. Klausula Eksonerasi 385
E. KEWAJIBAN PIHAK PENYEWA BELI 387
1. Pemakaian Benda dengan Baik 387
2. Pembayaran Angsuran Sewa Beli 388
3. Larangan Mengulangsewabelikan 390
4. Penjaminan dalam Sewa Beli 391
5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 392
F. RISIKO DALAM SEWA BELI 393
1. Risiko Ditanggung oleh Pemilik Benda 393
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1957 394
3. Menurut Praktik Sewa Beli 396
4. Berakhirnya Sewa Beli 397
DAFTAR PUSTAKA 399
* * * * * *