Beranda : Kategori : Hukum : DETAIL BUKU

 

 
 
CARI  

 
 

 

©2000 PT Citra Aditya Bakti
Hak Cipta dilindungi
Undang-undang.
Desain dan perawatan situs
oleh Melsa-i-net

 
Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002
Suharizal, S.H., M.H.
Firdaus Arifin, S.H.


 

No. ISBN 979-414-953-5
Halaman 248 hlm.
Tahun I/2007
Harga Rp 37.200,-
-
Beli Buku ini sebanyak :

Daftar Isi :
Daftar Isi
Kata Pengantar Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H.
Pengantar Penulis
Daftar Singkatan dan Akronim
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN; UUD 1945 DI PANGGUNG REFORMASI
A. KEBUNTUAN KONSTITUSI
B. PERIODESASI KONSTITUSI INDONESIA
C. ALASAN AMANDEMEN
D. POLITICAL ACTION MPR

BAB II PERSPEKTIF TEORITIS KONSTITUSI
A. PENGERTIAN KONSTITUSI
B. MUATAN KONSTITUSI
C. PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI
D. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
E. NEGARA HUKUM

BAB III PROSEDUR PERUBAHAN UUD 1945
A. LANDASAN YURIDIS DAN TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945
B. UUD 1945; PENGGANTIAN ATAU PERUBAHAN?
C. PERUBAHAN DI LUAR KERANGKA UUD 1945 (BUITEN DE
GRONDWET)

BAB IV KONFLIK POLITIK PASCA KEJATUHAN SOEHARTO
A. KONFIGURASI POLITIK MENJELANG SI MPR 1998
B. PRO-KONTRA LEGITIMASI PRESIDEN HABIBIE
C. KONFLIK SI MPR 1998 DAN PENOLAKKAN PERTANGGUNG
JAWABAN HABIBIE

BAB V AMANDEMEN PERTAMA UUD 1945
A. TAHAPAN PROSES AMANDEMEN PERTAMA UUD 1945
B. PEMBENTUKAN BADAN PEKERJA MPR
C. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS AMANDEMEN PERTAMA
D. PEMBAHASAN DI PAH III BP MPR
1. Kedaulatan Rakyat dan Komposisi MPR
2. Presiden dan Wakil Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Mahkamah Agung
5. Dewan Pertimbangan Agung
E. TUJUH PRIORITAS AMANDEMEN UUD 1945
F. PEMBAHASAN PADA TINGKAT KOMISI

BAB VI AMANDEMEN KEDUA UUD 1945
A. PEMBENTUKAN PAH I BP MPR
B. PANDANGAN FRAKSI ATAS AMANDEMEN KEDUA
C. CATATAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
D. MASUKAN MATERI AMANDEMEN DARI LEMBAGA NEGARA
1. Bank Indonesia
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Dewan Pertimbangan Agung
4. Mahkamah Agung
5. Lembaga Ketahanan Nasional
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. HASIL PEMBAHASAN PAH I BP MPR
F. PEMBAHASAN DI KOMISI A ST MPR 2000
1. Warga Negara dan Penduduk
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Pemerintahan Daerah
5. Wilayah Negara
6. Hak Asasi Manusia
7. Kekuasaan kehakiman dan penegakan Hukum
8. Pemilu dan Dewan Perwakilan Daerah
9. Keuangan dan BPK
G. HASIL PEMBAHASAN

BAB VII AMANDEMEN KETIGA UUD 1945
A. AGENDA ST MPR 2001
B. MEKANISME PEMBAHASAN AMANDEMEN KETIGA
C. PEMBAHSAN DI TINGKAT KOMISI A
D. PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG
E. PRO-KONTRA KOMISI KONSTITUSI
F. CATATAN ATAS AMANDEMEN KETIGA

BAB VIII AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945
A. PRO-KONTRA PROSES AMANDEMEN
B. "ANCAMAN" KEGAGALAN PROSES AMANDEMEN
C. PEMBAHASAN DI TINGKAT PAH I BP MPR

BAB IX PERDEBATAN DISEPUTAR KEKUASAAN DPD

BAB X 10 EPILOG; "MENIMBANG" UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

DAFTAR PUSTAKA
* * * * * *